Jendelaindonews, Nasional - Di tengah-tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3--20 Juli 2021, pemerintah menyadari beban ekonomi masyarakat semakin tertekan. Itulah sebabnya, dalam rapat internal terbatas pada Rabu (7/7/2021), yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Mendag M Lutfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan perlindungan sosial penanganan Covid-19, terutama Program Keluarga Harapan (PKH).
Penguatan program perlindungan sosial dan dukungan kepada UMKM dilakukan untuk membantu masyarakat selama PPKM Darurat. Beberapa poin dari rapat internal tentang pemberian perlindungan sosial itu di antaranya, agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH dimajukan triwulan ketiga. “Ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara daring, Senin (5/7/2021).
Menkeu menjelaskan target penerima kartu sembako dinaikkan dari semula 15,93 juta menjadi 18,8 juta. Penyaluran juga dipercepat pada awal Juli 2021. “Bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan akan dibayarkan pada bulan Juli. Tadi presiden bahkan meminta minggu ini. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,” ujar Menkeu.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga dipercepat untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. Pemberian BLT desa yang saat ini mencapai 5 juta KPM dinaikkan menjadi 8 juta KPM dan diakselerasi pada Juli 2021.
Untuk program Kartu Prakerja, Presiden Jokowi meminta untuk segera dilakukan penyerapan pada bulan Juli ini. Sementara itu, bantuan kuota internet diberikan kepada 27,67 juta kepada pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Perpanjangan diskon listrik diberikan kepada 32,6 juta pelanggan hingga September 2021.
Dari rapat internal itu, pemberian sembako kepada 18,8 juta pemegang kartu sembako. Nah, Kementerian Sosial (Kemensos) pun kini menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan PKH.
Dalam rangka itu, Perum Bulog pun kini telah menyiapkan 200 ribu ton beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengatakan bahwa bansos, termasuk tambahan beras bansos, dicairkan seiring penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3--20 Juli 2021.
“Bulog siap melaksanakan penugasan, yakni menyalurkan tambahan beras untuk bansos kepada 10 juta penerima BST dan 10 juta peserta PKH, masing-masing nanti mendapat tambahan bantuan beras 10 kilogram (kg),” kata Buwas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Kualitas Terbaik
Menurutnya, ini sesuai dengan hasil rapat internal. Pada rapat itu juga membahas mekanisme pengaturan cadangan beras pemerintah (CBP). Mantan Kabareskim itu menegaskan, jajaran Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan untuk program ini adalah yang terbaik.
Terlebih, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,40 juta ton yang tersebar di gudang-gudang BUMN itu di seluruh Indonesia dalam kondisi bagus. “Dengan adanya tambahan bansos beras ini maka tidak hanya masyarakat penerima bansos saja yang merasakan manfaatnya.
Melainkan juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19 karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres nomor 5 tahun 2015,” kata Buwas.
Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia. "Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog,” kata Mensos.
Peran Bulog sebagai salah satu perusahaan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah teruji. Hal ini dibuktikan dengan besarnya penyaluran beras KPSH (operasi pasar) sejak awal terjadinya pandemi dalam rangka stabilisasi harga di tingkat konsumen serta suksesnya penyaluran beras bantuan presiden bagi masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun lalu.
Sedangkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan beras sampai akhir 2021 dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. “Produksi beras yang relatif stabil dengan jaringan distribusi yang sudah terbangun, membuat harga beras tidak mengalami gejolak harga yang signifikan,” kata Mentan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi menjelaskanberdasarkan neraca pangan strategis dari awal hingga akhir tahun 2021, kondisi perberasan nasional dipastikan dalam kondisi aman.
Menghadapi PPKM Darurat bulan ini, Agung meyakinkan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras cukup. Produksi beras pada Juni 2021 sebesar 2,59 juta ton ditambah stok yang ada menjadi 10,60 juta ton pada posisi akhir Juni 2021.
Agung menuturkan, kondisi stok akhir 2020 sebesar 7,30 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri tahun ini mencapai 30,80 juta ton serta perkiraan kebutuhan hanya mencapai 29,60 juta ton. Dengan begitu, masih ada surplus 8,50 juta ton pada tahun ini. “Tentu saja kondisi ini bisa dikatakan aman," kata Agung.
Jumlah tersebut telah mempertimbangkan perkiraan kebutuhan beras 108,94 kilogram per kapita per tahun (kg/kap/thn) yang terdiri dari konsumsi langsung rumah tangga (RT) 78,97 kg/kap/thn dan konsumsi luar RT 29,27 kg/ kap/thn serta proyeksi penduduk tahun ini 272.248.500 jiwa. Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Risfaheri menambahkan, selain produksi yang cukup, Kementan memastikan jika harga pun relatif stabil baik di tingkat produsen ataupun konsumen.
Dari awal tahun hingga saat ini harga beras medium di tingkat penggilingan stabil di kisaran Rp8.800--9.200 per kg dan di tingkat eceran stabil Rp10.700--10.900 per kg.
Stabilitas harga beras tersebut tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan stok beras nasional pada akhir 2020 sekitar 7,30 juta ton dan dalam dua bulan ini Indonesia masuk masa panen dengan perkiraan produksi 12 juta ton gabah kering giling (GKG) yang setara 6 juta ton beras.
“Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama masa PPKM hingga akhir Juli ini, ketersediaan beras dalam kondisi aman,” ungkap Risfa.
Editor : Jendelaindo News
.jpeg)
