Rakor tersebut diikuti Kanit Subdit Tipidkor Jawa Barat, Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor beserta jajaran Polda Jabar , Kasi Pidsus Kejari se - Jabar , Kepala Daerah serta SKPD se - Jawa Barat.
Sekertaris Daerah Ciamis H Tatang beserta Kepala SKPD terkait turut hadir mengikuti kegiatan tersebut secara virtual diruang rapat Sekertaris Daerah Kabupaten Ciamis.
Dalam sambutannya, Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rachman menyampikan, dalam situasi Volatil, tidak pasti, Compleksitas dan Ambiguitas ( VUCA ) karena pandemi Covid19 setiap pemangku kebijakan harus berpikir cepat tanpa ragu - ragu terutama dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi. Ujarnya.
" Seperti yang telah disampaikan Presiden RI , daerah jangan ragu untuk membelanjakan uangnya, terutama belanja - belanja produktif dan dilakukan dalam rengka mengatasi pamdemi Covid19 ". Jelasnya.
Kombes Pol Arif menunjukan angka realisasi APBD masih rendah dibawah reisasi belanja.
Saya berharap, lanjut Kombes Arif, Pemerintah Daerah dapat mengejar ketertinggalan belanja untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi dikuartal ke dua, sesuai dengan target yang disampaikan Presiden RI Jokowi agar naik sebesar 7% . Harapnya.
Arif katakan, Polri bersama Kejaksaan akan memastikan percepatan anggaran melalui pendampingan serta pengawasan. Indikator keberhasilan harus cepat , tepat dan akuntabel. Tegasnya.
Di area VUCA ini kuta perlu perubahan secara cepat, berdasarkan data akurat dan perimbangan resiko. Kita juga perlu melakukan terobosan kreatif yang mengacu kepada kelincancahan perubahan ( beradaptasi ) , kelincahan mental ( bertahan ), keincahan orang ( bekerjasama), kelincahan belajar ( belajar cepat ) juga kelincahan hasil ( berprestasi ). Katanya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja jelaskan, dana realisasi PEN mendorong daya beli masyarakat dan pengurusan program Pemerintah untuk penanganan Covid19.
" Kita perlu akselerasi dalam penyerapan APBD Pemda untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi di setiap daerah ". Tambahnya.
Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah diharapkan berkoordinasi bersama Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Dan juga perlu dilakukan Penguatan Sistem realisasi dana dengan APH disetiap daerah.
Ia sebutkan, " penyerapan dana realisasi APBD disetiap daerah di Jawa Barat khususnya agar dapat berkoordinasi dengan APH terkait agar tidak terjadi permasalahan diakhir pelaksanaannya ". Jelas Sekda Jabar.
Untuk perlu diketahui, Kementrian Keuangan RI mencatat realisasi anggaran penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 252,3 triliun hingga 30 Juni 2021
Angka itu mencapai 36,1% dari total anggarannya yang sebesar Rp. 699, 43 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran perlindungan sosial merupakan yang terbesar yaitu Rp. 66,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 43,2% dari anggaran pagu yang mencapai Rp. 163,86 triliun. Jelasnya.
Selanjutnya, anggaran realisasi terbesar yaitu program dukungan UMKM dan korporasi yang mencapai Rp. 51,27 triliun. Jumlah itu setara dengan 29,9% dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 171,77 triliun. Paparnya.
Kemudian, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp. 47,71 triliun atau 24,6% dari pagu sebesar Rp. 193, 93 triliun. Raalisasi anggran insentif usaha sebesar Rp. 45,07 triliun atau 71,7% dari pagu anggaran Rp. 62,83 triliun.
Selain daripada itu, pemerintah telah merealokasi penanganan corona dan PEN sesuai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) darurat pada 3 - 20 Juli 2021.
Lewat realokasi tersebut, pemerintah telah menambah anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta insentif usaha. Sementara, anggaran untuk program prioritas dan dukungan UMKM dan Korporasi dikurangi. Pungkasnya.
Wartawan : Prayudi
.jpeg)
