Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

12/02/2020

Korlap Venansius: Kami Merasa Mosi Tidak Percaya Dengan Pemda Matim



Borong, Jendelaindo.com- Diduga tidak transparan dalam mengelolah dana desa. Masyarakat Desa Golo Nderu, kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Manggarai Timur. Selasa/02/12/2020

Dalam orasi berdurasi kurang lebih 10 menit, kordinator lapangan, venansius Hasdan, mengatakan, pihaknya menolak kebijakan Pemdes Golo Nderu yang tidak pro rakyat. Pihaknya menilai, kebijakan Pemdes Golo Nderu hanya untuk menghabiskan anggaran dan mementingkan diri sendiri juga kelompok-kelompok tertentu.

Segala tuntutan dari masa aksi Desa Golo Nderu, tujuan utamanya adalah Pemda Matim, dalam hal ini Dinas PMD Matim untuk segera menegur dan bila perlu memberhentikan Kepala Desa Golo Nderu apabila terbukti melakukan penyelewengan penggunaan Dana Desa, tegas Venansius

Venansius juga menegaskan bahwa, pihaknya merasa Mosi tidak percaya dengan pemerintah tingkat kecamatan dan Daerah. Lantas tidak adanya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana desa Golo Nderu, lanjut Venansius

Menyikapi hal itu, kasat Pol-PP Matim, 'Jhon Syukur', mengarahkan masa aksi melalui perwakilan 10 orang untuk melakukan audiensi.

Terpantau media, saat audiensi, masyarakat didampingi Asisten I Bupati Manggarai Timur yang pada saat itu didampingi oleh Kadis BPMD, Kadis Pol-PP, Sekertaris Inspektorat Matim dan Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur.

Dalam audiensi itu Masyarakat Golo nderu Menyampaikan tuntutannya dengan pendekatan budaya Manggarai. Penyerahan aspirasi dilakukan dengan cara “Kepok”.

Menanggapi hal itu, Kadis BPMD Matim,Yosef Durahi, mengatakan bahwa pihaknya akan siap menindaklanjuti hal itu dengan serius.

Saya baru tahu. Selama ini saya merasa bahwa Desa Golo Nderu aman-aman saja. Terimakasih dengan kepedulian masyarakat. Ini adalah bentuk pengawasan demi perubahan, beber Yosef

Yosef juga mengatakan, pihaknya akan layangkan surat panggilan kepada kepala Desa, kepala urusan (KAUR) dan Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) untuk menelaah persoalan ini, tukas Yosef

Setelah semua sudah dipanggil, kata Dia, pihaknya akan turun lokasi mengecek. Apabila menemukan kejanggalan seperti tuntutan masyarakat hari ini, maka kepala desa harus bertanggung jawab, tegas Yosef.
 
Pantauan media, masyarakat terlihat kesal. Lantas, pihaknya tidak sempat bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Matim.

Wartawan : Iren Antus

Seputar Lain

Post Top Ad

Your Ad Spot