HEADLINE ➤ JENDELAINDO NEWS UPDATE ➤ Rugikan Negara Rp.22,7 Triliun, Mantan Dirut Asabri Divonis Hukuman 20 Tahun Penjara ➤ BKPK Gelar OTT, Dikabarkan Wali Kota Bekasi Diamankan ➤ Hebat, Awali Tahun 2022 Polres Tegal Ungkap Kasus Narkoba Jenis Sabu ➤ Terbakar Api Cemburu, Suami Tega Bacok Leher Istri Saat Tidur Hingga Tewas ➤ Wau! Ladang Ganja Seluas 16 Hektar ini Berhasil Dimusnahkan ➤ Batal Dihapus, Presiden Jokowi Instruksikan BBM Premium Disalurkan di Seluruh Indonesia ➤ Bahar Smith Ditahan Atas Dugaan Penyebaran Berita Bohong ➤ Ajak Anak SD Nonton Film Porno, Pria ini Diduga Mencabuli Sebanyak 2 Kali ➤ Kejaksaan Tinggi Banten, Pecat Jaksa Nakal Yang Diduga Memeras Terdakwa ➤ Presiden Joko Widodo : 136 Kasus Varian Omicron, Perketat Pintu Masuk Kedatangan dan Karantina ➤ 14 Kepala Pukesmas Kembalikan Dana Dugaan Korupsi Covid-19 ➤ Artis Yang Diduga Terlibat Kasus Prostitusi Online Bukan Hanya CA ➤ Perokok Wajib Simak : Ini Dia Daftar Kenaikan Harga Rokok Tahun 2022 ➤ Wau! Artis ini Bandrol Tarif Sekali Kencan Sebesar 30 Juta ➤ Terjaring OTT, Satlantas Polresta Ambon ini Dinonaktifkan ➤ www.jendelaindo.com - informasi akurat terpercaya

Kerugian Negara Ratusan Miliar, Kejagung Priksa 11 Saksi Kasus Proyek Satelit


Jakarta, Jendelaindo - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah menaikkan status kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke tahap penyidikan.Jumat (14/1/2022).


Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya juga sudah memeriksa 11 saksi dalam kasus yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah tersebut.


“Kami telah menyelidiki kasus ini selama satu minggu, kami sudah memeriksa beberapa pihak,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Jumat sore.


Febrie tidak merinci identitas para saksi yang sudah dimintai keterangan. Namun, dia mengatakan saksi tersebut berasal dari pihak swasta dan Kemenhan.


“Dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kami periksa ada 11 orang,” ujarnya.


Menurut Febrie, tim jaksa penyelidik juga melakukan sejumlah koordinasi dan diskusi dalam rangka melakukan pencarian alat bukti.


Ia mengatakan, sejumlah bukti yang diperoleh tim jaksa penyelidik di antaranya laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dokumen lainnya.


“Selain itu juga didukung dengan dokumen yang lain, yang kami jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen-dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri,” ujar dia.


Permasalahan proyek ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) guna membangun Satkomhan.


Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.


Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.


Laporan : Eko

Editor : Arief Ferdianto

Previous Post Next Post