Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

12/10/2022

Ketua Lembaga Anti Rasuah, Lappas-RI Hadiri Hakordia 2022 di Hotel Bidakara Jakarta

Jakarta, Jendelaindo - Ketua lembaga anti rasuah (LAPPAS-RI) H.Purwanto hadiri acara Hari antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang bertema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi", di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Jum'at (9/12/2022).

Acara Hari Antikorupsi Sedunia di buka oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan para pemimpin KPK lainya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pemerintah pusat maupun daerah, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Yaqut Qholil Qoumas, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Wali Kota Bogor Bima Arya dan undangan lainnya.

Dalam sambutanya Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi fokus perhatian dunia karena banyak negara menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global.

"Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya International Anti-corruption Day setiap tanggal 9 Desember sejak 2003. Seluruh dunia memperingati, dan peringatan ini dimaksudkan sebagai gerakan global untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi," tegas Firli

Melalui tema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi". KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi dan Mencegah Korupsi secara Partisipatif, Kolaboratif, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan agar dapat merasakan langsung dari manfaat pemberantasan korupsi, sehingga partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi dapat meningkat sebagai gerakan jangka panjang dan Berkelanjutan, bahwa Pemberantasan Korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK atau pemerintah tapi tanggung jawab Bersama," tambah Firli Bahuri.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa untuk menanggalkan korupsi, maka sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dengan baik dan digunakan demi kepentingan rakyat, serta menghindari perilaku memperkaya individu, kelompok atau korporasi. Menurutnya di Hari Antikorupsi Sedunia ini merupakan momentum, pengingat untuk kita semua bahwa situasi sulit akan makin berat apabila perilaku koruptif belum diberantas," Tegasnya.

"Sebagai contoh korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan. Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral,” tambahnya.

Oleh karena itu, Wakil Presiden, mendorong agar segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPK agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif.

Terpisah Ketua Lembaga anti rasuah LAPPAS-RI dari Brebes, H.Purwanto menyampaikan kehadirannya pada acara Hari Antikorupsi Sedunia yang di gelar di Hotel Bidakara tersebut karena ada undangan, dan beliau ke Jakarta juga sekaligus untuk konsolidasi dengan para senior penyuluh anti korupsi, tentang pelaporan dan lemahnya tindak lanjut pemberantasan dugaan dugaan korupsi di lingkungan kabupaten brebes,

Yang menurutnya sudah menjadi perbincangan publik, terjadi aduan ataupun laporan tentang dugaan korupsi, ramai pemanggilan ramai pemeriksaan dalam pemberitaan, namun kejelasan kelanjutannya tidak di ketahui masyarakat seperti perkembangan kasus SID, BPNT, Pokir di kabupaten Brebes dan banyak lainnya yang terkesan menguap," jelas Purwanto. (Firdaus Andika).

Seputar Lain

Post Top Ad

Your Ad Spot