Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa salah satu menu MBG yang dibagikan di wilayah tersebut mengandung sayur tauge yang basi dan berlendir serta tahu aci yang keras.
Kepala SPPG Somawangi, Anis, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut, sebagian informasi yang beredar bahkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Untuk tahu acinya memang agak keras, tapi kalau disebut ada tauge yang basi dan berlendir, itu tidak benar alias hoaks. Pada tanggal 3 November kemarin, tidak ada menu sayur tauge sama sekali,” ujar Anis kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Menurut Anis, setiap menu MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat selalu melalui proses pengawasan yang ketat. Jika ada keluhan dari masyarakat atau penerima, laporan biasanya langsung diteruskan kepadanya untuk ditindaklanjuti.
“Setiap kali ada keluhan soal makanan, kader atau pihak sekolah langsung menyampaikan ke saya. Namun, pada 30 Oktober dan 3 November kemarin tidak ada laporan atau komplain apa pun. Bahkan, menu yang disebarkan di pesan berantai itu tidak sesuai dengan daftar menu yang sebenarnya,” tegasnya.
Yayasan Al Husna Tanjung Tirta Bantah Keras Isu Liar
Pemilik Yayasan Al Husna Tanjung Tirta, Rahman Hidayat N, yang menaungi program SPPG Somawangi, turut menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan bentuk disinformasi.
Rahman menegaskan bahwa informasi yang beredar telah dimanipulasi. Berdasarkan hasil penelusuran datanya, dua nama yang disebut dalam isu tersebut, yakni Mei (35) dan Via (29), ternyata bukan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, pesan yang beredar mengandung unsur manipulasi karena menampilkan satu keluarga seolah-olah dua orang berbeda untuk memperkuat narasi palsu yang dibangun.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang sengaja membuat isu itu agar terlihat meyakinkan. Ini sangat merugikan, apalagi menyangkut nama baik lembaga dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Rahman menjelaskan, pihaknya sudah berupaya melakukan klarifikasi dengan mengundang orang yang mengaku sebagai penerima program MBG. Pertemuan tersebut direncanakan digelar di Posyandu 7 Desa Somawangi untuk memastikan fakta sebenarnya.
“Kami sudah memfasilitasi klarifikasi bersama kader Posyandu. Orang yang dimaksud berinisial IT. Selama dua hari kami mengumpulkan data, dan setelah ini kami akan ambil langkah tegas karena isu tersebut sudah terlalu jauh,” ujarnya.
Rahman menambahkan, pihak yayasan juga tengah menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait yang menyebarkan informasi hoaks.
Jika ditemukan unsur penyebaran hoaks yang merugikan lembaga, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah ke jalur hukum.
Guru dan Kader Pastikan Menu Aman Dikonsumsi
Sebagai bagian dari upaya verifikasi, awak media melakukan penelusuran langsung ke beberapa lembaga pendidikan dan posyandu penerima program MBG di wilayah Desa Somawangi dan Kaliwungu.
Hasilnya, tidak ditemukan bukti adanya makanan basi, berlendir, atau tidak layak konsumsi. Sejumlah guru TK dan MI yang diwawancarai mengonfirmasi bahwa makanan yang diterima selama ini selalu dalam kondisi baik dan layak dimakan oleh anak-anak.
“Kami menerima makanan dalam kondisi segar dan bersih. Tidak pernah ada laporan anak sakit atau menu yang basi,” ujar salah satu guru TK ABA Somawangi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak usia dini melalui pemberian makanan sehat di sekolah dan posyandu.
Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan membentuk kebiasaan makan sehat di kalangan anak-anak.
Kepala SPPG itu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa sumber jelas. Ia menegaskan pentingnya melakukan klarifikasi langsung kepada pihak penyelenggara jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di lapangan.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada keluhan atau temuan terkait program, silakan laporkan langsung agar bisa ditindak sesuai prosedur,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak ikut menyebarkan isu yang tidak terverifikasi, agar tidak menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat luas.