JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

Sanksi Tilang Tak Bikin Jera, Kemenhub Terapkan Skema Baru Truk Odol


Brebes,Jendelaindo - 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan upaya pemberantasan truk Overdimensi dan Overload (ODOL). 

Skema baru kini telah diterapkan yaitu dengan melakukan tranfer muatan, bahkan tak segan memotong kendaraan yang bermuatan melebihi 100 persen.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat kunjungan kerja (kunker) di Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tanjung, Brebes, Jumat (12/3).

Kunker dilakukan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat itu kedapatan truk ODOL dan langsung ditindak.

"Kalau tadinya cuma pendekatan sanksi tilang dengan denda Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu kurang bisa memberikan efek jera. Tidak sebanding dengan akibat dari ODOL, yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalan tol, juga kerusakan jalan," tuturnya.

Budi mengungkapkan, bahwa jalan rusak di beberapa tempat salah satu penyebabnya yaitu kendaraan truk ODOL. Begitu juga yang terjadi di jalan Prupuk sampai Pejagan. 

"Untuk itu kami meninjau UPPKB Tanjung agar kendaraan yang melintas jalur pantura bisa dipantau dan ditindak. Ke depan kami akan kembali ke Brebes untuk meninjau jalan rusak baik jalan provinsi maupun nasional," katanya.

Budi mengucapkan terima kasih sudah banyak kepala daerah termasuk gubernur mendukung langkah tersebut. Di beberapa daerah dirinya bersama kepala daerah memotong kendaran dan akan dinormalkan dimensinya sesuai dengan standar yang berlaku.

"Sesuai arahan Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan blueprint sampai 2023 kendaraan ODOL akan dibersihkan. Saat ini, masih ada toleransi muatan 50 persen untuk komoditas logistik," pungkasnya.

Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH menyambut baik sidak yang dilakukan Kemenhub. Karena kalau tidak ada sidak seperti ini kerusakan jalan di Brebes akan bertambah parah.

"Tindak lanjut truk ODOL sekarang tidak hanya sanksi tilang saja, kini langsung dilakukan pemindahan barang ke truk lain," ucapnya.

Idza berharap, baik pengusaha maupun pengemudi truk dapat mengerti dan memahami tindakan itu. Jadi usia jalan akan lebih awet dan tidak memakan biaya banyak untuk perawatan jalan. Kata Idza, tidak hanya jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak, jalan kabupaten juga banyak yang rusak akibat kelebihan muatan. 

Red/Sholeh
Lebih baru Lebih lama