JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

PPKM Darurat Ganti Penggunaan istilahnya Menjadi PPKM Level 4

(Foto//Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati)

Jakarta, Jendelaindo - Kasus wabah Covid-19 terus menunjukkan tren yang meningkat akhir-akhir ini. Kecenderungan ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk menurunkan laju, sehingga pemulihan ekonomi tetap masih diharapkan ke depannya.


Pemerintah sendiri masih optimistis prospek pemulihan ekonomi nasional dinilai masih berjalan di jalur yang tepat. Strategi untuk mendongkrak perekonomian pun kini tengah disiapkan pemerintah kendati penanganan pandemi Covid-19 amat menantang akibat lonjakan kasus baru.


Selain adanya bantalan sosial, geliat sektor perdagangan dan investasi digadang-gadang menjadi penopang perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyakini, dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai Rabu (21/7/2021) diganti penggunaan istilahnya menjadi PPKM Level 4,  terhadap perekonomian dapat diredam melalui sejumlah instrumen kebijakan anggaran.


Benar, PPKM Darurat yang berlangsung 3 Juli hingga 20 Juli merupakan instrumen pemerintah untuk menekan penularan Covid-19. Adapun, sejumlah kebijakan anggaran itu, antara lain, perluasan program perlindungan sosial untuk menjaga ketahanan daya beli dan stabilitas konsumsi, serta penambahan alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.


“Perekonomian kita sampai awal Juli cukup membaik. Pemulihan ekonomi tetap kita upayakan meskipun menghadapi berbagai tantangan terutama dari varian [Covid-19] Delta,” kata Sri Mulyani dalam satu acara Rabu (7/7/2021).


Kendati demikian, pemerintah juga tetap mewaspadai berbagai risiko baik dari domestik maupun global. Dari dalam negeri, tantangan yang dihadapi terkait dengan pasokan vaksin untuk merealisasikan target vaksinasi 2 juta dosis per hari pada bulan depan.


Adapun, faktor global yang bisa menjadi penyumbat jalur pemulihan adalah inflasi di Amerika Serikat (AS) yang mencapai 5 persen, anjloknya harga minyak dunia, serta dinamika kebijakan moneter oleh bank sentral negeri Paman Sam tersebut.


Sri Mulyani tak menampik PPKM Level 4 berisiko menekan kinerja ekonomi kuartal III-2021. Namun, dia optimistis jika PPKM Level 4 dijalankan dengan efektif dan disiplin, maka akan menjadi modal kuat untuk mengakselerasi kinerja ekonomi pada kuartal IV-2021.


Pemerintah memang telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021. Namun, angka yang ditetapkan masih dalam batas optimistis, yakni 3,7 persen—4,5 persen.


Koreksi ini dilakukan sebagai respons pemerintah atas penerapan PPKM Level 4. Pembatasan itu dikhawatirkan sedikit menghambat laju konsumsi yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.


Lakukan Substitusi

Merespons dinamika tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan substitusi kontributor pertumbuhan ke sektor lain, yakni perdagangan dan investasi.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor merupakan aktivitas ekonomi yang paling dilindungi selama PPKM Level 4 untuk menjaga momentum pemulihan serta ekspansi manufaktur.


Dia bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 bisa mencapai 7 persen, sehingga secara agregat dapat mendorong pertumbuhan pada semester I-2021 di angka 3,3 persen. “Ekonomi ini akan baik kalau penanganan Covid-19 dan penyebarannya bisa terkendali,” katanya.


Kinerja ekonomi yang masih pada jalurnya juga terlihat dari Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada awal Juni 2021. Hasil survei  mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terus menguat.


Secara konseptual, indeks kenyakinan konsumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk meneliti perilaku konsumen rumah tangga (houselhold sector) atas berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi pengembil keputusan, terutama terkait spending (pengeluaran rumah tangga) dan saving (tabungan). 


Menurut laporan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2021 meningkat sebesar 107,4, dibandingkan 104,4 pada bulan Mei 2021. Tak dipungkiri, kondisi ini tentu tetap perlu terus dijaga dan dicermati sejalan diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna mengatasi kenaikan Covid-19 di Indonesia.


Keyakinan konsumen terpantau membaik pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan kelompok pendidikan, serta pada mayoritas kelompok usia responden. Secara spasial, keyakinan konsumen membaik pada 8 kota yang disurvei, tertinggi di Banten, diikuti oleh Denpasar dan Mataram.


Secara triwulanan, keyakinan konsumen pada triwulan II-2021 terpantau menguat dan berada pada level optimis pada level 104,4, lebih tinggi dari 88,0 pada triwulan I-2021, maupun 82,1 pada triwulan II-2020.


Berkaitan dengan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengingatkan lonjakan kasus harian Covid-19 akan mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sistem keuangan. “Ini perlu diantisipasi.”


Namun, sejauh ini Perry mengatakan, menurut pemantauan BI di seluruh kantor perwakilan, berbagai daerah sudah menunjukkan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi ini ditunjukkan lewat berbagai indikator, seperti perbaikan Purchasing Managers Index (PMI), penjualan ritel, serta Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). 


Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Menurutnya, alasan indeks keyakinan konsumen bisa meningkat karena kegiatan ekspor impor terlihat sangat baik. Bahkan dari ekspor impor tersebut Indonesia surplus Rp10,8 miliar pada periode Januari hingga Mei 2021.


Oleh karena itu, menjadi tugas bersama bangsa ini, agar perekonomian nasional tetap berada pada jalurnya, pemerintah dan semua pemangku kepentingan bangsa ini perlu berupaya untuk mengendalikan dan menurunkan angka kasus penyebaran Covid-19.


Artinya, dalam rangka usaha menurunkan kasus Covid-19 selain upaya vaksinasi pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas test, tracing, dan isolasi. Pemerintah pun juga perlu terus menyalurkan bantuan dalam bentuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).


Editor : Arief Ferdianto

Lebih baru Lebih lama