JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

2 Bangunan Minimarket di Depok Disegel, Lantaran Bandel Tak Urus Perizinan

Depok, Jendelaindo - Dua bangunan minimarket di Depok disegel , Senin (30/8/2021). Bangunan minimarket itu berada di Jalan Margonda dan Jalan Raya Raden Saleh. Penyegelan dilakukan bersama Satpol PP, TNI dan Polri dan dinas terkait lain. Bangunan tersebut disegel karena melanggar sejumlah aturan antara lain Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda Tata Ruang, hingga Perda Ketertiban Umum.

Selain disegel, kegiatan operasional di dua bangunan juga dihentikan. Pengelola harus mengurus surat izin agar kegiatan dapat dilakukan kembali.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok Taufiqqurahman mengatakan, petugas sudah memberikan surat peringatan pada pengelola. Namun, teguran itu diabaikan. “Sudah beberapa kali mendapat teguran secara administratif dari PTSP selaku pemangku Perda daripada perizinan IMB, ini sudah tiga kali. Yang ketiga tidak diindahkan oleh pengelola bangunan dan disanksi berupa penyegelan bangunan dan penutupan operasional,” ujarnya, Senin (30/8/2021).

Pelanggaran yang dilakukan pun masih sama sesuai dengan teguran pihaknya. “Pelanggarannya sama, pelanggaran Perda IMB, Perda Tata Ruang, Perda Tibum, dan perda operasional terkait industri dan perdagangan,” katanya.

Dia memberi kesempatan pada pihak pengelola untuk mengurus surat perizinan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. “Apabila ini tidak ditempuh pada jangka waktu enam bulan akan dilakukan proses pembongkaran bangunan,” tegasnya.


(Editor : Arief Ferdianto/Hms)

Lebih baru Lebih lama