Kabupaten Ciamis, jendelaindo - Salah satu upaya menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Barat, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra ikuti koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Provinsi secara virtual bertempat di aula ULP Sekertariat Daerah. 25/08/2021.
Hadir dalam Rakor tersebut, Asisten Daerah 1, Kepala Bappeda, Kepala Disdukcapil, Kepala DPMD serta para SKPD terkait lainnya.
Kepala Bappeda Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif menyampaikan, pada bulan Maret 2021 presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berada di posisi 16 terendah Nasional. Namun, jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat masih diurutan ke 2 terbanyak Nasional. Ujarnya.
Penduduk Jabar dalam periode September 2016 hingga 2019 telah mangurangi sebanyak 702 ribu jiwa dan penurunan angka kemskinan sebesar 1,95%. Jelasnya.
Pada bulan September 2020 terjadi penambahan sebanyak 812 ribu jiwa atau kenaikan angka kemiskinan sebesar 6,61%.
" Melonjaknya angka kemiskinan yaitu salah satunya disebabkan pandemi Covid19 yang berkelanjutan sehingga berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk ". Kata Ferry.
Ferry katakan, terďapat 15 Kabupaten Kota dengan tingkat kemiskinan lebih dari Provinsi.
Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah orang miskin terbanyak dan Kota Tasikmalaya dengan presentase tertinggi. Paparnya.
Lanjut Ferry, misi tiga pilar percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu komitmen pemerintah, target program konvergensi, target serta sasaran hingga evaluasi.
Sementara itu, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ullum mangatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab semua Kepala Daerah Kabupaten atau Kota.
" Kemiskinan merupakan tugas inti daripada kita sebagai pimpinan di daerah ". Kata Wagub.
Wagub sampaikan, salah satu yang menjadi faktor kemiskinan di Jawa Barat yaitu tingkat - tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah.
Selain daripada itu, lanjut Wagub, tingkat pendidikan formal masyarakat yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu faktornya.
" Salah satu upaya yang dapat dilaksanan adalah berupa pelatihan usaha, peminjaman modal serta adanya kolaborasi antar daerah baik itu kabupaten dan Kota ataupun Provinsi dengan Kabupaten/Kota ". Terangnya.
Wagub menambahkan, yang tidak kalah penting adalah para Kepala Daerah harus mengatasi dan bereksperimen dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Pungkasnya.
Wartawan : Prayudi
.jpeg)
