Banjarnegera, Jendelaindo - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi di wilayahnya. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan.
Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang punya respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Komitmen Ganjar pun kemudian terus berlanjut. Saat ini, ada 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
“Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 (Desa Antikorupsi) yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa,” kata Ganjar, pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022).
Ditambahkan, upaya yang dilakukan itu sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang.
“Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023, dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi, kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” jelasnya.
Maka, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
“Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan, kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang riil. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih konkret, sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut, Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga,” kata Wawan.
Diakui, semua gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang langsung mengimplementasikan.
“Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh nggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi,” tandasnya.Red/Jtg
.jpeg)
