Jendelaindo - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono melaporkan, hingga Mei 2023, OIKN telah menerima sekitar 220 letter of intent (LoI) dari dunia usaha yang siap berinvestasi di IKN. Jumlah tersebut termasuk 24 LoI yang diterima saat Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, beberapa waktu lalu.
Dari 220 LoI tersebut, 34 di antaranya telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan pemerintah dan siap berproses lebih lanjut. NDA adalah suatu kontrak dalam hubungan kerja profesional yang mengikat secara hukum dan bersifat konfidensial.
"Total kalau yang namanya letter of intent, keinginan dari calon investor swasta dalam dan luar negeri, kita sekarang dapat kira-kira lebih dari 220 letter of intent. Tetapi dari letter of intent menjadi macul di lapangan, tentu itu butuh waktu," kata Bambang saat memberi sambutan dalam "Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023" di Jakarta, beberapa waktu lalu.
PP 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi kegiatan usaha di IKN. Serangkaian insentif tersebut merupakan yang terbaik di Indonesia.
"Ada serangkaian super tax insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor, dan pengurangan pajak untuk kegiatan R&D," ungkapnya.
OIKN menjelaskan bahwa semua fasilitas itu akan dilayani dalam mekanisme perizinan online single submission (OSS) plus yang terintegrasi. Berdasarkan serangkaian kebijakan tersebut, usaha di IKN akan disokong dengan super tax deduction, tax holiday, dan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
Dengan kemudahan tersebut, OIKN berharap, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berjalan cepat dan berkelanjutan hingga 2045. Dalam hal pajak, OIKN menyatakan terdapat sembilan insentif PPh yang diberikan bagi investor yang telah diatur dalam PP 12/2023 tersebut, di antaranya pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri, pengurangan PPh atas kegiatan sektor keuangan pada financial center, dan pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan kantor regional.
Selain itu, ada pengurangan pajak penghasilan bruto atas kegiatan tertentu seperti penelitian dan pengembangan bidang tertentu, biaya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bagi UMKM, pemerintah menggratiskan PPh Pasal 21 dan penghasilan bruto usaha tertentu. Selain itu, ada juga pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Saat ini, sejumlah peraturan turunan tengah disusun sesuai dengan amanat PP 12/2023. Namun demikian, OIKN menyebut semua kegiatan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Adapun pengecualian diberikan kepada kepemilikan saham asing dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP), wajib melaksanakan persyaratan kemitraan dengan UMKM dan koperasi.
Sementara itu, Kementerian Keuangan berharap pembangunan IKN dapat segera mendapatkan investor agar pengerjaan proyek bisa terus berlanjut ke tahapan berikutnya. Dirjen Anggaran Isa Rachmatawarta menuturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan DIPA Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp23,9 triliun untuk pembangunan IKN. Alokasi terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Rp20,9 triliun-- Rp21 triliun.
Dana ini dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang diharapkan dapat memancing masuknya investasi ke IKN. Contohnya, pengadaan lahan untuk kawasan pemerintahan, serta pengadaan jalan. "Ini sudah mulai dilakukan PUPR harapannya segera mendapatkan investor untuk pembangunan berikutnya," kata Isa, dalam konferensi pers “APBN Kita 2023”, pada 22 Mei 2023.
Adapun, berdasarkan data Kementerian PUPR per 11 Mei 2023 atau satu pekan lalu, realisasi pembangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung baru mencapai 14,11 persen. "Progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN mencapai 29,02 persen, istana negara dan lapangan upacara realisasi pembangunannya mencapai 11,91 persen, kantor presiden mencapai 12,05 persen," kata Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Danis Hidayat, pada 19 Mei 2023.
Selanjutnya, ada beberapa gedung yang progresnya masih di satu digit, yakni kementerian koordinator (kemenko) 1 mencapai 3,08 persen, kemenko 3 pembangunannya mencapai 1,95 persen, dan kemenko 4 mencapai 3,93 persen, serta kementerian sekretariat negara, realisasi pembangunan baru mencapai 5,81 persen.
Selain gedung, pemerintah juga mengebut pembangunan fasilitas lainnya seperti bendungan. Namun progresnya sudah jauh lebih besar, yakni Bendung Sepaku Semoi mencapai 91,28 persen, dan pembangunan intake Sungai Sepaku mencapai 92,27 persen.
Ada juga pembangunan jalan tol segmen 3A (Karangjoang-KTT Kariangau) pembangunannya baru 4,5 persen, segmen 3B (KTT Kariangau-Simpang Tempadung) di 18,91 persen serta segmen 5A (Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang) mencapai 21,32 persen. "Kita akan bangun jalan tol nanti dari Balikpapan, dari airport ke sana (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sekitar 30 menit, panjang jalan sekitar 47 km," ujar Danis.Sumber/Indonesia.go.id
.jpeg)
