.jpeg)
JENDELAINDO - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, mengingatkan untuk tidak ada penyimpangan dalam proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di Pendopo Dipayudha Adigraha, Minggu (25/5/2025).
Ia juga menekankan, pentingnya keberanian memutus mata rantai kemiskinan melalui program tersebut.
Menurutnya, sekolah rakyat harus diperketat jangan sampai ada korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan menggunakan data tunggal, setelah itu dicek bersama di lapangan.
“Jika dengan menggunakan data tunggal akan lebih fokus, jadi dengan begitu setiap tahun pemerintah bisa mengukur secara jelas berapa warga yang bisa kita entaskan, berapa keluarga yang bisa kita ajak untuk naik kelas,” kata Mensos Saefulah Yusuf.
Ia menyebutkan, dalam pengecekan data nantinya juga harus melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa atau lurah, kemudian juga ada kepala sentra, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," lanjutnya
Menurut dia, masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yg berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik masuk dalam kategori miskin dan msikin ekstrem," tambahnya.
Terkait dengan kuota siswa untuk sekolah rakyat, Ia mengatakan akan membatasi maksimal 100 siswa, namun tahun depan jika gedungnya sudah siap maka paling tidak ada 300 siswa, dari SD 100 siswa, SMP 100 siswa dan SMA 100 siswa.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana memberikan apresiasi kepada kementrian sosial yang telah melakukan gerakan cepat karena dalam tiga hari langsung melakukan kunjungan ke Kabupaten Banjarnegara.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada kementrian sosial yang sudah datang ke Banjarnegara, ini setelah kita berkunjung ke pak Mensos, dalam 3 hari sudah datang ke Banjarnegara,” kata Amalia.
Ia mengatakan jika saat ini masih banyak warga yang miskin di Kabupaten Banjarnegara, dan kunjungan Menteri sosial ini menjadi langkah awal untuk bisaselalu berada di tengah masyarakat yang membutuhkan.
“Memang tidak semua bisa kita jangkau, namun paling tidak kita bisa berada di tengah-tengah warga miskin di saat yang tepat,” katanya.
Ia juga meminta para ASN ikut peduli terhadap kemiskinan di Banjarnegara, terutama di sekitar tempat tinggal masing-masing.
“Minimal kita melihat tetangga rumah yang paling dekat dan ikut peduli jika memang ada warga miskin yang membutuhkan, karena sekali lagi untuk mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada dukungan dan semua elemen,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bupati dr. Amalia mengatakan, saat ini Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 14,17 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 137.680 jiwa dari jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 1.068.347 jiwa.