JENDELAINDO - Laporan hasil reses ke III DPRD Banjarnegara Tahun 2025 dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) masih didominasi pengaduan kerusakan infrastruktur jalan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, H Bambang Suparno, saat ditanya wartawan di ruangnya, Jumat (13/6/2025).
Untuk diketahui, DPRD Banjarnegara baru saja menggelar rapat paripurna tentang laporan Reses anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara masa persidangan Ke III Tahun 2025 yang dipimpin oleh ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, SE.
Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, menggarisbawahi ada beberapa masalah yang harus mendapat perhatian serius, diantaranya pembenahan kerusakan jalan rusak kabupaten dan sektor pertanian.
Menurut Bambang, kerusakan jalan terparah berada di daerah Situwangi Kecamatan Rakit, Gumiwang - Pucung Beduk juga banyak jalan berlubang, Merden-Kalitengah dan lainnya yang tersebar di sejumlah tempat di sejumlah dapil yang ada di Banjarnegara.
"Ya anggaran APBD Banjarnegara untuk infrastruktur hanya 40 milyar, sehingga jika dapat memperbaiki jalan yang berlubang saja, syukur Alhamdulillah," ujarnya.
Dengan kecilnya anggaran tersebut Bambang berpendapat janji kampanye 'Dalane Alus Rezekine Mulus' tidak bisa terlaksana tahun ini. "Namun jika ada perawatan jalan atau perbaikan jalan yang berlubang, minimal bisa dirasakan masyarakat. Walaupun belum sempurna," ujarnya.
Diharapkan dengan kecilnya anggaran APBD tersebut, pemerintah getol melobi ke Pusat dan Provinsi.
"Kita juga sedang berusaha menggali dana untuk mendongkrak sektor unggulan Banjarnegara. Sektor Pariwisata (Dieng) misalnya, kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan akses jalan Batang dan Pekalongan menuju Banjarnegara bisa diperlebar," jelasnya.
Bidang pertanian jelas Bambang terbagi dalam 4 zona, yakni zona atas, daerah kentang, daerah bawah kopi, sudah mulai menggeliat tapi belum tampak peran serta dari pemerintah. Zona tengah, persawahan, sementara ini stabil dan zona selatan.
"Untuk daerah selatan, khususnya petani singkong mengeluhkan rendahnya harga yang hanya Rp 800/kg. Tentu pemerintah harus hadir. Mudahan-mudahan, ada solusi dan kita pun akan terus mendorong dan memberikan masukan kepada eksekutif," ungkapnya.
Diakuinya, komoditas yang masuk dalam program ketahanan pangan pemerintah diantaranya jagung dan padi. Sehingga dua komoditas ini ada perbaikan harga signifikan. Untuk gabah di minimal 6.500/kg dan jagung di angka 5.500/kg.
Sementara itu, singkong belum masuk program unggulan Padahal petani singkong di daerah selatan Banjarnegara jumlahnya cukup signifikan, sehingga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah atau dinas terkait.
"Sekarang harga singkong anjlok di harga Rp 800/Kg. Padahal harga ideal dikisaran 1400 -1800/kg. Jika harga Rp 1400/kg saja baru BIP. Sementara sekarang harganya cuma Rp 800/kg. Jadi petani merugi," ungkapnya prihatin.
Disamping masalah tersebut, Bambang Suparno juga menyampaikan, banyak tempat peribadatan mengalami kerusakan. Bahkan di Danaraja Purwanegara, ada sebuah masjid kondisinya miring karena pondasi tergerus air.
"Ini tentunya harus segera ditangani. Jika dibiarkan dan ketemu musim penghujan maka dikawatirkan akan roboh," imbuh Bambang Suparno.