JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

DPRD Barsel minta pemkab lakukan pembaruan data...?

Buntok, Jendelaindo - DPRD Barsel minta pemkab lakukan pembaruan data

Buntok DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengharapkan adanya pembaruan data terhadap warga yang iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah kabupaten setempat.


"Karena data BPJS kelas III yang iurannya ditanggung pemerintah daerah bagi warga miskin dan sangat miskin ini, merupakan data 2015," kata Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran di Buntok, Jumat.


Kalau data masyarakat miskin dan sangat miskin ini tidak diperbarui, maka akan menyebabkan bias, sebab orang yang tidak miskin bisa masuk terdata. Padahal program itu diperuntukan bagi warga miskin dan sangat miskin.


Ia menjelaskan, adapun jumlah dana yang telah disiapkan untuk membayar iuran BPJS pada 2021 mendatang nilainya sama dengan 2020 ini.


"Tetapi kalau mereka betul-betul mendatanya, mungkin tidak seperti itu besaran dana yang digunakan," tutur Farid Yusran.


Walaupun iuran BPJS yang ditanggung pemerintah naik, namun yang dibayarkan pemerintah daerah tetap pada angka Rp25.500 per orang dan selebihnya dibayarkan pemerintah pusat.


Dengan nilai Rp25.500 per orang itu, tentunya akan banyak yang didapat untuk membayar iuran BPJS bagi warga miskin di daerah ini.


"Permasalahannya bukan banyak atau tidaknya, tetapi terkait apakah tepat sasaran atau tidaknya," tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.


" Ia menjelaskan, jumlah warga miskin yang masuk data BPJS kelas III pada 2015 lalu sebanyak 19 ribu orang lebih, padahal data warga miskin di Barito Selatan saat ini hanya 5.990 orang saja.


Kalaupun jumlah warga yang masuk kategori miskin akibat terdampak pandemi COVID-19 ini bertambah 100 persen, berarti jumlahnya hanya bertambah sekitar kurang lebih 6 ribu jiwa, sehingga jumlahnya hanya 12 ribu jiwa, sedangkan pada data 2015 lalu jumlahnya 19 ribu lebih.


Untuk itu, perlu adanya pembaruan data kembali. Menurutnya yang menjadi persoalan, yakni mau atau tidaknya mereka memperbarui data tersebut dan kalau tidak, maka akan terus menjadi persoalan.


Sebab pada data 2015, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sebelumnya miskin berubah statusnya menjadi tidak miskin lagi, karena ada yang sudah bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri dan lainnya tutupnya kepada awak media (N-S)

Lebih baru Lebih lama