DPRD Kota Tegal Setujui Propemperda dan Raperda APBD Tahun 2021

Tegal, Jendelaindo - DPRD Kota Tegal menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tegal Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi Perda Kota Tegal.  

Persetujuan DPRD Kota Tegal diambil dalam Sidang Paripurna, Senin (23/11) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Tegal yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro. Hadir Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, Sekda Kota Tegal Johardi, Jajaran Forkopimda, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Tegal, PKK dan hadirin lainnya.

Propemperda yang disetujui sebanyak 16 Raperda. Wali Kota Tegal dalam sambutannya berharap ke-16 Raperda yang ditetapkan dalam propemperda tahun 2021 nantinya akan dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya. “Sehingga akan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat azas, dapat dilaksanakan, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta dapat memberi kemanfaatan,” harap Dedy Yon.

Dedy Yon menyampaikan, ke-16 Propemperda tersebut antara lain Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RPJMD 2019-2024. 

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Lalu, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020. 

Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran  2021 dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2022.

Dedy Yon mengungkapkan, Rancangan APBD Kota Tegal tahun anggaran 2021 telah disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.102.534.748.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.372.133.887.000,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.701.323.661.000,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.29.077.200.000,- 
Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp.1.249.049.270.040,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1.091.833.058.441,- dan belanja modal sebesar Rp.132.916.211.599,- serta belanja tidak terduga sebesar Rp.24.300.000.000,-.
Pada  APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.146.514.522.040,- sedangkan  untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp.157.262.522.040,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.10.748.000.000,-.

Ketua Fraksi PKS H. Amirudin menyampaikai dirinya meminta agar Walikota Tegal selaku Ketua Satgas Covid 19 lebih serius dan sungguh-sungguh dalam menanggani lonjakan pandemi Covid di Kota Tegal yang saat ini Jumlah Warga yg Positif Covid bahkan sudah menembus 1000 orang lebih. Dan dirinya juga minta agar Forkompinda Kota Tegal selaku wakil Ketua Satgas Covid bisa dimaksimalkan kembali Peran Aktif Mereka Semoga Pandemi ini segera berlalu dan kita semua selamat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro menyampaikan setelah  Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal tahun anggaran 2021 mendapat persetujuan  DPRD Kota Tegal,  masih ada  tahapan  yang harus dilakukan yaitu tahap evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Red/ Sholeh
Lebih baru Lebih lama