Buntok, Jendelaindo - " Pulihkan ekonomi, Kegiatan fisik APBD Barsel tahun 2021 dikurangi
Buntok, Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran menyatakan bahwa kegiatan fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, akan banyak pengurangan karena difokuskan untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
"Langkah itu dilakukan karena ekonomi masyarakat sejak adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan, sehingga perlu ada langkah pemulihan perekonomian Kab. Barito Selatan," kata Farid usai memimpin rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2021, di Buntok.
"Dikatakan, akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, dan usahanya yang sudah hancur-hancuran, dan ada juga yang usahanya sudah habis, sehingga menjadi pengangguran.
"Dia mengatakan perekonomian masyarakat tersebutlah yang harus dihidupkan kembali sesuai permendagri, termasuk juga jaring pengaman sosial. Sebab ditengah pandemi ini ada masyarakat yang sudah tidak berdaya dan perlu diberikan bantuan," tambah Farid Yusran
"APBD Barito Selatan pada tahun 2021 pun mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10 persen dari tahun sebelumnya," tutur Farid Yusran.
" Wakil rakyat Kabupaten Barito Selatan itu menyebut, turunnya APBD tahun 2021 disebabkan karena transfer dana dari pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 ini.
" Dengan turunnya jumlah pendapatan, sehingga secara otomatis jumlah belanjanya pun juga mengalami penurunan," ucap ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
"Ia menjelaskan, turunnya transfer dana dari pusat tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan untuk mengatasi pandemi Covid-19, dalam bidang kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
" Makanya, tambah Farid Yusran, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat itu nantinya juga akan diarahkan dalam bidang tersebut.
" Rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2021 itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat katanya mengakhiri Komentarnya. (N-S)
.jpeg)
