pihak lain yang menyalahgunakan aset Partai Demokrat. Sebab, aset partai berupa bendera, stempel, lambang, nama, dan lainnya telah di hak patenkan di Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham).
"Kedatangan kami ke Polres ini untuk mengadu dan meminta perlindungan hukum," kata Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Ivan Agusta, usai melayangkan surat pengaduan di Polres Tegal, Rabu siang kemarin. Ivan datang bersama sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal dan diterima Kanit 1 Satintel Polres Tegal.
Saat audensi dengan Polres Tegal, Ivan mengaku telah menyampaikan enam poin, yakni DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal solid dan setia kepada hasil kongres V Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham, dimana ketua umum yang diakui negara, yakni AHY.
"Kami juga menyampaikan bahwa lambang partai dan aset partai sudah disahkan Kemenkumham. Jadi, kalau ada yang menggunakan aset partai, maka kami akan pidanakan," tegasnya.
Dia menyatakan, lambang Partai Demokrat juga telah disahkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007 hingga 24 Oktober 2027. Dalam pengesahan itu, lambang dan aset Demokrat pemilik aset yakni partai yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat.
"Kami juga menyampaikan bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sidolangit, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Kami tegaskan bahwa KLB itu ilegal dan inkonstitusional," tegas Ivan.
Ivan menduga akan ada pihak-pihak yang secara ilegal mengatasnamakan pengurus DPP Partai Demokrat, membentuk pengurus di daerah baik DPD maupun DPC yang menggunakan lambang (atribut) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Kalau ada selain kami, itu ilegal," cetusnya.
Ivan menghendaki adanya perlindungan hukum dari Polres Tegal jika terjadi hal-hal yang diadukan tersebut. Pihaknya juga meminta tidak memberikan izin dan menindak tegas pihak-pihak yang akan mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal bisa dituntut dengan Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp 2 miliar," tandasnya.
Red/Tim
.jpeg)
