JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

Ketua MPR RI Dukung Kebijakan Kapolri Hindari Perkara Yang Menghambat Laju Ekonomi

 

Jakarta, Jendelaindo - Ketua MPR RI (Bambang Soesatyo) mendukung langkah Kapolri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021.

Telegram tersebut menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus menghindari praktik-praktik kriminalisasi untuk kepentingan kelompok maupun terlibat dalam permainan mafia tanah dan terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan demikian, bisa menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Perintah tersebut bukan ditafsirkan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah. Melainkan untuk memastikan jajaran kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi Ditreskrimum dan Direskrimsus bersama BPKP, Kejaksaan dan BPK tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal.

Antara lain pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha. Selain, pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD).

“Di tengah suasana pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi ekonomi, pemberian rasa aman dan kepastian hukum terhadap para investor adalah kunci agar investasi tetap meningkat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan, jangan sampai uang yang sudah tersedia untuk berbagai keperluan rakyat malah mengendap di rekening bank,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri hingga 15 Juli 2021, tercatat realisasi belanja APBD pemerintah provinsi baru 35,18 persen, lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota realisasi belanja APBD per 15 Juli 2021 baru mencapai 32,11 persen, lebih rendah dibandingkan 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50 persen.

“Kementerian Keuangan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07 persen. Momentum ini harus dijaga dengan baik. Antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur. Sehingga pada triwulan selanjutnya pertumbuhan ekonomi tetap positif, sehingga Indonesia tidak kembali masuk dalam jurang resesi,” tutupnya.(Hms/Red)

Lebih baru Lebih lama