Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

12/30/2022

Pemerintah Menaikkan Anggaran Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2023

Jakarta, Jendelaindo - Pemerintah menaikkan anggaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 menjadi Rp460 triliun, dari Rp373,17 triliun pada 2022.


Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Yulius mengatakan keputusan pemerintah menambah besaran anggaran KUR tahun depan karena mempertimbangkan peralihan dari pandemi ke endemi.


"Beranjaknya dari pandemi ke endemi, tentunya pengusaha memerlukan pinjaman-pinjaman perbankan dan KUR. Makanya ini dinaikkan tahun depan," kata dia dalam konferensi pers kinerja dan outlook Kemenkop UKM di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 26 Desember 2022.


Meski menuju endemi, pelaku usaha masih akan menghadapi tantangan pada 2023. Ancaman krisis global diperkirakan bakal memperburuk kondisi dunia usaha saat ini. Sehingga, pemerintah harus berperan memperluas penerimaan KUR.


Selain itu, bantuan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air.


Perlu diketahui, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5 persen di tengah ekonomi global yang tumbuh sebesar 2 persen. "Ini tertolong dari dua hal, yaitu konsumsinya, peranannya besar di situlah UMKM akan kita dorong untuk melakukan konsumsi. Kedua juga kita tertolong bahwa ekspor kita peran dari PDB nggak terlalu besar," kata Yulius.


Selain itu, ke depan, perekonomian akan menghadapi tiga tantangan pertama inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi ini, tentu dunia juga melakukan kebijakan suku bunga, Indonesia yang tadinya tidak menaikkan akhirnya secara perlahan juga ikut menaikkan.


Menurutnya dari kebijakan kenaikan suku bunga tersebut Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam tiga kuartal pada 2023. Perbaikan baru akan terjadi pada kuartal IV-2023. "Pada saat III kuartal ini, peran KUR-lah yang akan kita dorong untuk memberikan akses pembiayaan kepada dunia usaha," ujarnya.


Selain itu, anggaran KUR 2023 dinaikkan karena banyaknya perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya PHK, maka akan membutuhkan modal. "Modal ini bisa kita dapatkan salah satunya dari KUR, ini yang setelah dapat modal, perusahaan-perusahaan dia melakukan investasi. Setelah itu akan dilatih skillingreskilling agar bisa memanfaatkan hasil uang pinjaman yang menjadi pegawai yang lebih pintar, sehingga kita bisa menyiapkan tenaga kerja ke depan," kata dia.


Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pada kesempatan yang sama mengatakan, akan melakukan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR klaster untuk mendorong UMKM naik kelas menjadi industri. Sebab, UMKM akan bekerja sama dengan usaha besar dan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri sehingga ada kepastian market. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan kualitas produksi mereka.


"Jadi dengan KUR klaster, UMKM bisa mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM, atau UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok,” kata Menkop UKM Teten Masduki.


Teten mengungkapkan, realisasi KUR per Desember 2022 tercatat sebesar Rp360 triliun atau masih kecil dari target 2022 yang senilai Rp373,17 triliun. Teten menjelaskan, untuk KUR klaster baru terealisasi hingga saat ini sebanyak Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target 2022.


"Tahun ini target (KUR klaster) kita baru Rp4,9 triliun dan sudah direalisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya. Ini saya kira cukup bagus, tapi kami ingin terus perbesar," kata Teten.


Adapun perluasan penyerapan KUR klaster juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian untuk memperkuat ekonomi nasional. "Karena dengan KUR klaster pelaku usaha bisa mengakses hingga Rp500 juta," jelasnya.


Selain itu, kata Teten, melalui KUR Klaster UMKM juga akan mendorong kemitraan pelaku usaha besar, dengan pelaku UMKM. Sehingga, UMKM dapat berperan sebagai rantai pasok industri. "Saat ini UMKM yang sudah terhubung dengan rantai pasok industri itu baru tujuh persen dan UMKM sudah terhubung dengan value change itu baru 4,1 persen. Nah tentu kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ini masih relatif kecil karena itu, KUR klaster ini terus kita dorong," tegasnya.


Teten menekankan, dengan adanya KUR klaster turut membuat para pelaku UMKM naik kelas. "Sehingga, ada kepastian pasar. Tapi dengan begitu ada transfer teknologi, transfer pengetahuan yang dipentingkan oleh para UMKM untuk naik kelas," imbuhnya.Red/Indonesia.go.id

Seputar Lain

Post Top Ad

Your Ad Spot