JENDELAINDO NEWS UPDATE // Pandangan Fraksi PAN : Pemkot Tegal Kurang Pengawasan Terhadap Perusahaan Nakal # Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Home Industry Ineks Palsu di Johar Baru # 41 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Operasi DVI Polri Berakhir # APenyidik Evaluasi Bukti dan Keterangan Saksi Kebakaran Lapas Tangerang # Sindikat Skimming ATM, Pelaku Dua Orang WNA # DPD PDIP Laporkan Hersubeno ke Polda Metro Terkait Penyebaran Hoaks Megawati Koma # Komplotan Penggelapan 40 Mobil di Depok Berhasil Diamankan # Selain Kalapas, Penyidik Juga Periksa 6 Orang Terkait Kebakaran Lapas # Polda Metro Jaya Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kalapas Tangerang # Polisi Bekuk 6 Pengeroyok Sekeluarga di Bekasi, Motifnya Utang Piutang # Ayu Ting Ting Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Penghinaan # Polda Metro Jaya Teliti Laporan Henry Yosodiningrat Soal Kabar Hoaks Megawati Wafat # Densus 88 Antiteror Polri Dalami Informasi Teror dari Kemenlu Jepang # Swab Antigen Gratis Bagi CASN dan PPPK di Gayo Lues # Safari Ke Kota Banjar, Ridwan Kamil: Vaksinasi Disini Luar Biasa Tertinggi di Jawa Barat

Diduga Camat Air Periukan Mendukung Langgar Aturan Mentri Dalam Negeri.

 


Seluma, Jendelaindo - Adanya surat dari Camat Air Periukan penyampaian hasil BPD Terpilih kepada Dinas PMD Seluma.


Menurut Organisasi JPKP kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) surat Camat Air Periukan yang berkirim surat kepada Dinas PMD Seluma sama sekali tidak mengindahkan Peraturan Mentri dalam Negeri yang di Teruskan SE surat Edaran Bupati Seluma pada Tanggal 29 Mei 2020 yang menunda pemilihan BPD.


JPKP Seluma memintai keterangan kepada Dinas PMD mereka akan membentuk Advokasi tetapi Kabag hukum telah mengkaji maslah ini berpotensi pelanggaran hukum bagi pejabat yang menandatangani SK pelantikan BPD yang Langgar Aturan SE Surat Edaran Bupati.


Saat di mintai keterangan oleh awak Media JendelaIndo atas nama Azwanto kepada ketua JPKP Kabupaten Seluma Novianto Di Depan Kantor Dinas PMD kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menyayangkan hal ini meminta kepada Pemerintah Seluma pertegas aturan dan tidak melantik BPD yang Langgar SE Surat Edaran Bupati sebagai Sanksi bagi mereka.Senin (15/03/21).


JPKP Seluma mendukung semua program pemerintah berharap kedepannya tidak ada lagi yang langgar aturan Pemerintah khususnya program Presiden Jokowi.


Wartawan: Azwanto

Lebih baru Lebih lama