JENDELAINDO - Wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian kembali menjadi perbincangan di tingkat nasional. Namun di daerah, pandangan berbeda muncul dari LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) Jawa Tengah.
Sekretaris Wilayah LSM Harimau Provinsi Jawa Tengah (Jateng), M. Ruswanto, menilai keputusan Polri untuk tetap berada langsung di bawah Presiden adalah langkah yang tepat demi menjaga efektivitas pelayanan keamanan.
Ruswanto mengatakan, selama ini berbagai daerah merasakan langsung kehadiran Polri melalui peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Menurutnya, jalur koordinasi yang jelas dan cepat menjadi kunci utama dalam penanganan berbagai persoalan sosial.
“Bhabinkamtibmas itu sangat dekat dengan masyarakat. Kami bisa berkoordinasi kapan saja jika ada persoalan yang butuh penanganan cepat,” ujar Ruswanto kepada wartawan saat diwawancarai, Rabu, 28 Januari.
Ia menilai, jika Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul rantai birokrasi yang lebih panjang.
Selain itu justru berpotensi memperlambat respons aparat di lapangan ketika terjadi gangguan keamanan.
“Keamanan di daerah sering kali membutuhkan respons yang cepat, seperti konflik warga atau gangguan kamtibmas lainnya. Kami tidak ingin ada birokrasi yang memperlambat penanganan di lapangan,” jelasnya.
Ruswanto juga menekankan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra sosial pemerintah desa dalam pembinaan masyarakat.
Hubungan kemitraan tersebut, kata dia, sudah terbangun baik selama ini melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan.
Ia berharap, dalam setiap pembahasan kebijakan di tingkat pusat, kondisi riil di daerah tetap menjadi pertimbangan utama. Baginya, yang terpenting adalah stabilitas keamanan masyarakat tetap terjaga dengan sistem yang sudah berjalan efektif.
“Sekali lagi, kami mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI, karena selama ini sistem yang berjalan sudah sangat efektif dan dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ruswanto.